Kamis, 05 November 2026
Rabu, 04 November 2026
Keterbukaan Informasi Publik Yang Tidak Berorientasi Pada Pemenuhan Regulasi.
Karawang, Kilatkabarnews.com- Komitmen kuatnya terhadap keterbukaan informasi publik yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan regulasi, melainkan sebagai instrumen strategis untuk membangun kepercayaan publik, akuntabilitas, serta partisipasi aktif masyarakat.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang, H. Aang Rahmatullah, S.STP., MP., yang didampingi oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), saat menghadiri kegiatan Pemaparan dan Komitmen Bupati Karawang mengenai Keterbukaan Informasi Publik Pemerintahan Kabupaten Karawang. di Kantor Diskominfo Provinsi Jawa Barat Junat 30/10/2026
Pemaparan strategis ini disampaikan langsung di hadapan Tim Penilai Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Jawa Barat, yang turut dihadiri oleh:
Ketua Komisi Informasi Jawa Barat: Bapak Husni Farhani Mubarok
Koordinator Bidang Sosialisasi, Edukasi, dan Komunikasi Publik Komisi Informasi Jawa Barat: Ibu Nuni Nurbayani
Dalam pemaparannya, Sekda Karawang menekankan bahwa kehadiran pimpinan daerah merupakan bentuk nyata keseriusan pemerintah dalam memastikan transparansi informasi berjalan secara optimal.
”Kehadiran pimpinan daerah merupakan bentuk komitmen nyata dalam memastikan keterbukaan informasi bukan sekadar pemenuhan kewajiban regulasi semata,” ujar Sekda dalam paparannya.
Sebagai wujud konkret dari komitmen tersebut, inovasi pelayanan publik terus digencarkan oleh Pemkab Karawang. Salah satunya diwujudkan melalui peluncuran TANGKAR SuperApps, sebuah platform terintegrasi yang merangkum layanan pengaduan, informasi pemerintahan, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, hingga kependudukan dalam satu pintu.
Pemerintah Kabupaten Karawang berharap hasil penilaian Keterbukaan Informasi Publik tahun 2026 ini dapat menjadi motivasi serta masukan yang konstruktif. Langkah ini sekaligus menjadi pemantik semangat untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang inklusif, inovatif, dan berdampak langsung demi terwujudnya Karawang yang semakin maju.
Alnody
Rabu, 28 Oktober 2026
Bupati Aep Syaepuloh : Pemuda Bukan Sekedar Kelompok Demografi Atau Pewaris Generasi
Jumat, 23 Oktober 2026
Sejumlah 31 Pejabat ASN Dilantik Bupati Aep Syaepuloh
Karawang,Kilatkabarnews.com – Sejumlah 31 pejabat yang baru dilantik Bupatu Aep Syaepuloh di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang di Aula Husni Hamid Jumat (23 /10/2026).
Dikatakannya bahwa setiap kegiatan tidak saling melempar tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat karena itu adalah anamah yang oerku dijungjung tinggi.
Aep menegaskan, seluruh pejabat harus mampu menerjemahkan arah kebijakan pemerintah daerah menjadi program kerja yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
31 pejabat baru , dilantik.Setiap pejabat juga diminta memahami dan mendukung visi-misi pemerintah daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Harapan saya, semuanya harus betul-betul bisa mengimplementasikan arah kebijakan pemerintah daerah terhadap masyarakat. Kita ini tidak bekerja sendiri, tetapi bekerja bersama-sama,” ujar Aep.
Menurutnya, pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan tidak boleh terhambat oleh sekat kewenangan antarorganisasi perangkat daerah (OPD).
Dia meminta para pejabat memiliki kepedulian terhadap persoalan di lapangan, meskipun persoalan tersebut bukan menjadi kewenangan langsung instansinya.
Aep mencontohkan, ketika terdapat pekerjaan infrastruktur di suatu wilayah, camat setempat harus ikut memantau perkembangannya. Begitu pula ketika muncul persoalan di lingkungan sekolah, pejabat terkait tidak boleh sekadar beralasan bahwa masalah tersebut bukan tanggung jawabnya
“Jangan sampai ada pekerjaan di Cilamaya, misalnya, kemudian dianggap hanya urusan PUPR. Camat harus hadir, minimal mengecek. Begitu juga kalau ada persoalan di sekolah, jangan mengatakan itu bukan pekerjaan kami,” tegasnya.
Ia menekankan, koordinasi dan pengawasan hingga tingkat bawah perlu diperkuat agar pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Para pejabat diminta tidak hanya berfokus pada urusan internal dinas, tetapi juga ikut memastikan persoalan di wilayahnya mendapatkan penanganan.
“Saya bekerja bukan untuk mereka, tetapi untuk masyarakat. Prinsipnya, apa yang menjadi harapan masyarakat harus kita upayakan untuk diwujudkan,” katanya.
Aep juga meminta para pejabat yang baru dilantik memberikan perhatian terhadap peningkatan pelayanan di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga penyediaan ruang terbuka hijau (RTH).
Khusus di sektor pendidikan, ia menyinggung kebijakan penggratisan lembar kerja siswa (LKS) dan modul pembelajaran. Kepala sekolah diminta memastikan kebijakan tersebut berjalan dengan baik tanpa mengabaikan kualitas pendidikan.
“Sekarang dunia pendidikan sudah saya ubah. LKS dan modul sudah saya gratiskan. Tinggal bagaimana kualitasnya harus bagus dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat,"pintantanya.
Alnody
Kamis, 22 Oktober 2026
393 Alat Penunjang Produksi Diserahkan Bupati Aep Syaepuloh ke Pelaku UMKM Dengan Anggaran Rp 13 Milliar
Karawang, Kilatkabarnews.com– Bupati Karawang Aep Syaepuloh bakal menambah anggaran pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi Rp12 miliar hingga Rp13 miliar pada 2027.
Penambahan anggaran tersebut ditargetkan untuk memperkuat dukungan pemerintah daerah terhadap pelaku usaha, termasuk melalui bantuan 393 alat produksi
Aep menyampaikan rencana tersebut saat menghadiri penyerahan bantuan alat penunjang produksi bagi pelaku UMKM yang digelar Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (DisperindagkopUKM) Karawang di Aula Husni Hamid, Kompleks Pemda Karawang, Rabu (21/10/2026).
Menurut Aep, bantuan alat produksi menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah agar pelaku UMKM dapat meningkatkan kapasitas usaha dan produktivitas.
Nilai bantuan yang diberikan kepada setiap penerima berkisar Rp 4 juta hingga Rp 5 juta.
“Para penerima bantuan ini adalah orang-orang terpilih yang konsisten menjalankan usahanya. Saya juga mengapresiasi para pendamping di lapangan yang selalu membantu para UMKM di Karawang,” ujar Aep.
Ia menegaskan, pemerintah daerah perlu memberikan dukungan nyata agar pelaku UMKM mampu mempertahankan sekaligus mengembangkan usahanya.
“UMKM harus terus kita dorong agar berkembang. Pemerintah daerah harus hadir memberikan dukungan, sehingga pelaku usaha bisa meningkatkan produktivitas dan mengembangkan usahanya,”
Aep menjelaskan, anggaran DisperindagkopUKM Karawang sebelumnya berada di kisaran Rp11 miliar. Namun, setelah dilakukan efisiensi, anggaran tersebut turun menjadi sekitar Rp8 miliar.
Meski mengalami penurunan, Pemkab Karawang tetap berupaya memperkuat program pengembangan UMKM. Aep menargetkan anggaran DisperindagkopUKM pada 2027 kembali meningkat hingga Rp12 miliar sampai Rp13 miliar.
“Anggaran yang sebelumnya sekitar Rp11 miliar sempat turun menjadi Rp8 miliar karena efisiensi. Ke depan, kita upayakan bisa meningkat lagi menjadi Rp12 miliar sampai Rp13 miliar pada 2027,” ungkapnya.
Ia berharap peningkatan anggaran tersebut dapat memperluas jangkauan bantuan bagi pelaku UMKM, khususnya dalam memenuhi kebutuhan peralatan produksi untuk menunjang kegiatan usaha.
“Harapannya, bantuan yang diberikan bisa dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan usaha. UMKM harus tumbuh, lebih produktif, dan mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian Karawang,” pungkasnya.
Pemkab Karawang berharap dukungan anggaran dan bantuan alat produksi dapat membantu pelaku UMKM meningkatkan kapasitas produksi, mengembangkan usaha, serta memperluas peluang pasar.
Alnody
Selasa, 20 Oktober 2026
Kantor ATR/BPN Kabupaten Karawang Kembali Membuka Pelayanan Pasca Kebakaran
Senin 20 Oktober 2026 16.48 Wib.
Kunjungan Kepala Kantor ATR/BPN Wilayah Jawa Barat Hasan Basri N didampingi Forkopimda ke Kantor ATR/BPN Karawang di Islamic Center memastikan pelayanan masyarakat dengan baikKarawang, Kilatkabarnews.com-Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR/BPN Kabupaten Karawang kembali membuka pelayanan pertanahan pascakebakaran gedung kantor. Untuk sementara, pelayanan dipusatkan di tenda darurat BPBD dan kawasan Islamic Center Karawang dengan kuota awal 50 permohonan per hari.
Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Jawa Barat, Hasan Basri Natamenggala, mengatakan pelayanan mulai dipulihkan secara bertahap dengan memanfaatkan data pertanahan yang telah terdigitalisasi
Menurutnya, digitalisasi data membantu BPN melanjutkan pelayanan, termasuk mencetak sertifikat yang telah selesai diproses tetapi belum sempat diserahkan kepada pemohon sebelum kebakaran.
“Alhamdulillah, hari ini kita dapat memulai memberikan sertifikat yang sudah selesai, yang kemarin terbakar ataupun belum sempat diprint, hari ini sudah bisa dilayani,” kata Hasan.
Ia menjelaskan, belum seluruh layanan dapat beroperasi normal karena sarana dan prasarana masih dalam proses pemulihan. BPN juga masih menunggu hasil pemeriksaan kepolisian terhadap arsip yang terdampak kebakaran.
Meski demikian, Hasan memastikan data elektronik menjadi salah satu penopang utama dalam memulihkan pelayanan pertanahan kepada
“Data yang sudah tersimpan secara elektronik dapat kita manfaatkan untuk membantu pemulihan dokumen dan melanjutkan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, Manase Daniel Binsar, mengatakan pelayanan sementara dilakukan dengan menyesuaikan kapasitas tempat dan kesiapan petugas
Pada tahap awal, BPN membatasi pelayanan sebanyak 50 permohonan per hari. Jumlah tersebut dapat ditambah apabila antrean mulai berkurang dan kondisi pelayanan memungkinkan.
“Bisa dipastikan seluruh pelayanan mulai berjalan, cuma kita batasi jumlahnya saja. Kita coba dulu 50, kalau nanti sampai jam 1 atau jam 2 sudah lengang, kita tambah lagi 50 pelayanan,” kata Manase.
Ia menyebutkan, pembatasan dilakukan karena fasilitas pelayanan masih dalam proses pemulihan dan sejumlah berkas terdampak kebakaran perlu ditangani lebih lanjut.
Dalam kondisi normal, Kantor Pertanahan Karawang mampu melayani lebih dari 100 permohonan setiap hari. Namun, untuk sementara kapasitas pelayanan disesuaikan dengan fasilitas yang tersedia di lokasi sementara.
Selain menyiapkan lokasi pelayanan darurat, BPN juga berkoordinasi dengan Polres Karawang untuk membantu masyarakat yang membutuhkan surat keterangan kepolisian terkait dokumen pertanahan. Kodim 0604/Karawang turut disiapkan untuk memfasilitasi mediasi atau penyelesaian sengketa pertanahan.
Hasan mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Karawang dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam mempercepat pemulihan pelayanan setelah kebakaran.
Ia berharap pelayanan pertanahan dapat kembali berjalan normal secara bertahap seiring pemulihan fasilitas, penanganan arsip, dan optimalisasi data digital.
“Kami berupaya agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan pertanahan meskipun saat ini masih dalam kondisi pemulihan,”
Alnody